Selamat datang di situs resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
08-08-2017

MOU KEJATI DKI dengan BADAN PENGELOLA ASET PROVINSI DKI JAKARTA



Penandatanganan Naskah Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta (Rabu 31/5/17). Kejaksaan RI sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang : “Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah”. “Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pelayanan, pertimbangan dan tindakan hukum lain kepada Instansi Pemerintah dan Negara, BUMN / BUMD untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”.
 
Dalam sambutannya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (MASYHUDI) mengatakan bahwa yang menjadi isu utama dan menjadi fokus Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta adalah Pengelolaan Penata Usahaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini tentunya dapat menjadi bahan bagi Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta untuk di mintakan penyelesaiannya dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta jika terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata dan TUN dalam pengelolaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerjasama antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan / problematika di bidang Hukum Perdata dan TUN yang mungkin akan dihadapi, sehingga untuk mengatasinya memerlukan bantuan Kejaksaan yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang Hukum Perdata dan TUN yang dikenal sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam Tahun 2016 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan MoU sebanyak 15 MoU, Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Tahun 2016 sebanyak 59 SKK, selain SKK untuk mewakili pemberi kuasa di dalam maupun di luar persidangan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga memberikan Pendapat Hukum sebanyak 16 buah serta melakukan Pendampingan sebanyak 17 buah. Penandatanganan Naskah Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MoU) yang dimulai pada pukul 11.00 WIB dihadiri langsung oleh PLT. Gubernur DKI Jakarta (DJAROT SAIFUL HIDAYAT) beserta Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Koordinator pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.