Selamat datang di situs resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
25-09-2017

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Terima Kunjungan Jaksa Thailand dan Jaksa Malaysia



Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta MASYHUDI, SH menerima kunjungan Jaksa Thailand dan Jaksa Malaysia di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Jumat 22/9/2017) pada pukul 09.00 WIB. Setibanya di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jaksa Thailand dan Jaksa Malaysia di sambut oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beserta Pejabat Utama di Lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian langsung menuju Aula Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa Thailand yang hadir dalam kunjungan tersebut yakni Mr. ITHIPORN KAEWTIP, Mr. WIROJ SRIDUSADEE, Mr. PUNYA BURAPHA, Mr. TANIN PRADIT, dan Mr. PANUMAS ACHALABOON sedangkan jaksa Malaysia yang hadir dalam kunjungan tersebut yakni Mr. SYED MOHD TERMIZI BIN SYED MUSA, Mr. MOHAMED REEMOS KHAN B. FAJARUL RAHMAN, Mr. ROSLI BIN ALI, dan Miss. NG SHE FERN.

           

            Kunjungan tersebut merupakan rangkaian acara pendidikan terpadu antara Jaksa ketiga negara yang tengah diadakan di Badan Diklat Kejaksaan RI. Pelatihan tersebut ditujukan untuk saling memahami dan bertukar informasi mengenai sistem hukum diantara negara, sehingga diharapkan terjadi kesepahaman dalam kerangka penegakan hukum diwilayah regional Asia Tenggara. Acara dibuka dengan sambutan dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang membahas mengenai eksistensi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam penanganan perkara di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir kunjungan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengajak para peserta untuk berkeliling keruang pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hal tersebut bertujuan agar para jaksa Thailand dan Malaysia dapat secara langsung melihat proses penanganan suatu perkara pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pembahasan mengenai penanganan tindak pidana korupsi menjadi hal yang pokok, dengan mengingat korupsi sebagai kejahatan yang berpola transnasional. Dalam diskusi tersebut juga terdapat beberapa pembahasan menarik antara lain adanya perbedaan sistem penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Malaysia. Meskipun di Malaysia terdapat Lembaga Khusus penanganan korupsi, namun dalam penanganannya terdapat perbedaan dalam tahap penuntutan di Malaysia kewenangan penuntutan dikembalikan kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum.