Selamat datang di situs resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
13-03-2018

Penandatanganan Naskah Kesepakatan (MoU)



Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta TONY T. SPONTANA, SH., MHum melakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Ir. YULI HARTONO, MTP yang bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Rabu 21/02/18).


Kejaksaan RI sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang : “Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah”. Implementasi kegiatan bidang DATUN diwujudkan dalam bentuk penerbitan Naskah Kerja Sama (MoU) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan. Di dalam perkara Perdata, Kejaksaan dapat mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya baik sebagai Tergugat maupun Penggugat, sedangkan dalam perkara TUN Kejaksaan hanya dapat mewakili sebagai Tergugat saja. Kejaksaan dengan SKK dapat mewakili untuk menyelesaikan permasalahan baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Oleh karena itu diharapkan setelah penandatanganan Naskah Kerja Sama (MoU) ini dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan SKK.


                Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengatakan kerjasama antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta merupakan perpanjangan kedua kalinya dalam melakukan kesepakatan kerjasama, dengan harapan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tetap dapat membantu mengantisipasi adanya permasalahan / problematika di bidang Hukum Perdata dan TUN yang mungkin akan dihadapi, sehingga untuk mengatasinya memerlukan bantuan Kejaksaan yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang Hukum Perdata dan TUN yang dikenal sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).


                Dalam tahun 2017 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan MoU sebanyak 12 MoU, Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2017 sebanyak 19 SKK. Selain SKK untuk mewakili pemberi kuasa di dalam maupun di luar persidangan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga memberikan Pendapat Hukum sebanyak 6 buah serta melakukan Pendampingan sebanyak 21 Buah.


                Agar pelaksanaan tugas JPN dapat memberikan hasil yang optimal sesuai apa yang diharapkan, hendaknya pemohon / pemberi kuasa senantiasa menjalin komunikasi yang baik serta memberikan informasi data yang lengkap, jelas dan jujur. Kendala yang paling sering dihadapi oleh JPN adalah adanya permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang tidak dilengkapi data-data, sehingga mengakibatkan pemberian Pendapat Hukum sering kali membutuhkan waktu yang lama. Kerja sama yang terjalin selama 2 (dua) tahun ke depan hanyalah terbatas pada kerja sama di bidang Hukum Perdata dan TUN, tidak menyangkut bidang hukum lain, misalnya Hukum Pidana (Tindak Pidana Korupsi) dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak pernah akan ragu dan terpengaruh dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mungkin terjadi walaupun telah ada kerja sama ini.

                Penandatanganan Naskah Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MoU) dimulai pada pukul 10.00 WIB dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Se-DKI Jakarta serta seluruh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Se-DKI Jakarta.