Selamat datang di situs resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
01-03-2018

Penandatanganan Naskah Kesepakatan (MoU)



(Rabu 28/02/18) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta TONY T. SPONTANA, SH., MHum melakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan M. IKHSAN ASAAD selaku General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, ROBERT APRIANTO PURBA selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, TRINO ERWIN selaku General Manager PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat serta MAYARUDIN selaku Plt. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa.


Kejaksaan RI sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang : “Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah”. Bahwa implementasi kegiatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diantaranya diwujudkan dalam bentuk penerbitan Naskah Kerja Sama (MoU) antara Kejaksaan di pusat maupun di daerah dengan instansi pemerintah / BUMN / BUMD ini, adalah bentuk kerjasama yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan jika instansi pemerintah / BUMN / BUMD membutuhkan penyelesaian permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi. Didalam perkara Perdata, Kejaksaan dapat mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya baik sebagai Tergugat maupun Penggugat, sedangkan dalam perkara Tata Usaha Negara Kejaksaan hanya dapat mewakili sebagai Tergugat saja.


                Kerja sama antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan PLN Distribusi Jakarta Raya, PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, PLN Transmisi Jawa Bagian Barat, serta PLN Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera merupakan perpanjangan MoU untuk ke dua kalinya dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan / problematika di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang mungkin akan dihadapi oleh PLN, sehingga untuk mengatasinya memerlukan bantuan Kejaksaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dikenal sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).


                Dalam tahun 2017 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan MoU sebanyak 12 MoU, Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2017 sebanyak 19 SKK. Selain SKK untuk mewakili pemberi kuasa di dalam maupun di luar persidangan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga memberikan Pendapat Hukum sebanyak 6 buah serta melakukan Pendampingan sebanyak 21 Buah.


                Kerja sama yang terjalin selama 2 (dua) tahun ke depan hanyalah terbatas pada kerja sama di bidang Hukum Perdata dan TUN, tidak menyangkut bidang hukum lain, misalnya Hukum Pidana (Tindak Pidana Korupsi) dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak pernah akan ragu dan terpengaruh dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mungkin terjadi walaupun telah ada kerja sama ini.


                Penandatanganan Naskah Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MoU) bertempat di Grand on Thamrin 3 Lobby Level Hotel Pullman Jakarta Thamrin CBD Jl. M.H. Thamrin Nomor 59, Menteng Jakarta Pusat dimulai pada pukul 10.00 WIB dihadiri oleh General Manajer PT PLN Distribusi Jakarta Raya beserta jajarannya, General Manajer PT PLN Transmisi Jawa Bagian Barat beserta Jajarannya, General Manajer PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat beserta jajarannya, Plt. General Manajer PT PLN Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatra beserta jajarannya, Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Se-DKI Jakarta serta seluruh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Se-DKI Jakarta.